Partai Politik Hanya Ada di Negara Demokratis, Kalau di Negara Diktator Partai Abal-abal Malang – Untuk memperkokoh interaksi dengan konstituen, Fraksi NasDem menyelenggarakan program kuliah tamu, bekerja sama dengan jajaran perguruan tinggi dalam negeri. Program ini memfasilitasi para anggota fraksi untuk menyampaikan gagasannya dalam proses perkuliahan di berbagai perguruan tinggi. Dalam agenda perdana kuliah tamu, dipilih Universitas Brawijaya (UB) sebagai mitra program, dengan menghadirkan Taufiqulhadi sebagai dosen tamu dari Fraksi NasDem, Jumat (23/10). UB ditentukan sebagai tujuan perdana program ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya menyangkut pertimbangan mata kuliah yang ada. Kampus ini memiliki mata kuliah terkait “Relasi Anggota Dewan, Partai Politik dan Konstituen†yang dianggap sejalan dengan semangat penyelenggaraan program ini. Sedangkan Fraksi NasDem mengutus Taufiqulhadi untuk menjadi dosen perdana dalam program ini, mengingat dia terpilih dari Dapil Jawa Timur, sehingga cukup dekat dengan konstituen di lingkungan UB. Mengawali paparannya, Taufiqulhadi menyebut bahwa partai politik hanya ada di negara demokrasi. Kalau di Negara otoriter maka partai itu abal-abal,†tuturnya. Lebih lanjut, Taufiq menguraikan bahwa negara demokrasi mengamanatkan terjadinya pembagian kekuasaan sesuai konsep trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif – red). Pembagian kekuasaan berdasar fungsi dan wewenang ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan otoritas pada satu tangan, yang berpotensi destruktif. Ketika kekuasaan terpusat tanpa ada kontrol memadai, maka penyalahgunaan wewenang akan berakibat fatal, tanpa bisa diantisipasi oleh segenap elemen yang bernaung di bawah sistem politik terkait. Taufiq juga menjelaskan, bahwa model trias politika itulah, partai politik hadir sebagai saluran aspirasi konstituen untuk memilih wakil yang akan duduk di salah satu pilar, yakni legislatif. Dia mengambil contoh sistem kepartaian pada masa Orde Baru (Orba), di mana partai politik tak bisa berperan banyak dalam mengelola diri dan konstituennya. Pada masa itu, partai politik sekedar menjadi riasan politik totaliter yang menumpuk di tangan lembaga presiden berikut elemen-elemen oligarkhis yang menopangnya. Oleh karena itu, Taufiq menekankan pentingnya perhatian pada platform politik yang akan diusung oleh partai-partai dalam negeri. Menurutnya, domain platform dalam sistem kepartaian di Indonesia sampai hari ini masih belum jelas. Pasca kemerdekaan, konstelasi kekuasaan di Indonesia menampilkan aura politik aliran yang sangat kental, sementara Orba menistakan politik aliran tersebut. Sampai sekarang, Taufiq melihat bahwa penistaan politik aliran itu masih mengendap dalam psikhologi masyarakat Indonesia. “Saya kader NasDem, Nasionalis sekaligus Demokrat,†tegas Taufiq yang menjelaskan garid dasar dari platform partai politik NasDem. Terkait kontroversi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang sempat menyeret-nyeret namanya dan beberapa anggota Fraksi NasDem, Taufiq menyampaikan pandangannya. “Saya menginginkan bahwa KPK harus diawasi oleh lembaga pengawas untuk check and balances,†tutur Taufiq. Dia menegaskan, bahwa dirinya bersama Fraksi NasDem tak ada sama sekali niatan untuk melemahkan, apalagi melumpuhkan KPK seperti yang selama ini digembar-gemborkan media. Sebaliknya, dirinya bersama rekan NasDem berpandangan bahwa keberadaan badan pengawasan dan mekanisme Surat Perintah Penghenian Perkara (SP3) justru akan membuat KPK lebih professional. Dia mencontohkan kasus yang dialami Budi Gunawan, di mana proses hukumnya dihentikan karena memenangkan pra peradilan. Penghentian kasus itu tidak otomatis mencabut status Budi Gunawan, karena tidak ada mekanisme SP3 di KPK. “Jadi, status hukumnya (Budi Gunawan – red) tidak berubah. Sampai akhir hayat tetap terdakwa, karena KPK tidak memiliki mekanisme SP3,†urai Taufiq. Saat sesi tanya jawab, lima mahasiswa UB menyampaikan tanggapan dan pertanyaan terhadap Taufiq. Satu per satu, pertanyaan dijawab oleh Taufiq, yang menyatakan terkesan dengan lontaran para mahasiswa yang kesemuanya kritis dan substansial. Acara ditutup beberapa menit sebelum jam 12, mengingat sebagaian besar peserta harus menjalankan ibadah sholat jumat. Panitia mau pun peserta menyatakan rasa puasnya atas program ini, dan Fraksi NasDem pun bertekad untuk melanjutkan agenda-agenda kuliah tamu di kampus-kampus lain di seluruh penjuru negeri.