JAKARTA (17 Juli): Pemerintah diminta membentuk tim khusus atau tim ad hoc untuk menyelidiki sekaligus menangani kasus penularan Covid-19 yang belum terkendali di Jawa dan Bali meski telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7). "Karena angka kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu Kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat untuk mengetahui sumber melonjaknya kasus positif tersebut,†ujar Farhan. Legislator NasDem itu mengingatkan, lonjakan Covid-19 di kota-kota besar tak terhindarkan, terutama di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. “Jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran Covid-19 di Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi," tambah dia. Menurut Farhan, penularan Covid 19 kategori klaster keluarga penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia. "Maka Pemerintah Pusat harus membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," imbuhnya. Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu mengatakan, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan, harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi setempat dengan menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. "Ditengarai, klaster keluarga di daerah menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19," ujarnya. Jika memang faktanya seperti ini, kata Farhan, maka DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai. Legislator NasDem itu beranggapan, zona yang memberlakukan PPKM sedang dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah perlu lebih terbuka menjelaskan duduk perkara penyebab makin tingginya penambahan kasus positif itu agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. "Dalam situasi krisis ini, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga, bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya. Farhan juga meminta, semua tokoh untuk tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan provokasi mengenai penilaian kegagalan PPKM Darurat dalam memutus rantai penularan Covid-19. "Para ahli, entah bidang apa pun, perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," tukasnya.(RO/*)