JAKARTA (2 Juni): Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan menelan anggaran Rp112,4 triliun. Anggaran tersebut bakal dikaji dan diupayakan untuk dibuat seefisiensi mungkin. "Efisiensi jadi sangat penting dan ini juga dalam soal penghematan karena terkait dampak Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, Rabu (2/6). Saan mengatakan, usulan anggaran dari KPU untuk pemilu dan pilkada menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Hal itu bakal jadi bahan pembahasan Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu," imbuhnya. Legislator NasDem itu meyakini tidak semua skema anggaran yang diusulkan KPU disetujui Kemenkeu. Anggaran yang tidak diperlukan berpotensi dikesampingkan atau dialihkan. Lebih lanjut, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 2 (Jabar) DPP Partai NasDem itu menegaskan proses demokrasi pada 2024 harus terus berjalan, meskipun perekonomian terimbas dampak pandemi Covid-19. "Dua sisi ini harus kita seimbangkan. Karena realitasnya kita dalam masalah, masa pemulihan," tegas Legislator NasDem dari dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu. KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp86,2 triliun untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian Rp26,2 triliun untuk pilkada. Anggaran sebesar Rp26,2 triliun bersumber dari APBD Tahun 2024. Kemudian Rp86,2 triliun dari APBN.(medcom/*)