Jakarta - Isu reshuffle kabinet tetap mencuat di awal tahun 2016. Namun, NasDem sebagai partai pendukung pemerintah menegaskan belum adanya pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. "Informasi reshuflle kabinet yang beredar dan berkembang dimasyarakat termasuk jumlah menteri dan portofolio yang dirombak hanya spekulasi kelompok tertentu saja," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate ketika dikonfirmasi, Senin (4/1/2015). Ia mengakui adanya beberapa menteri memang mendapat penilaian yang kurang baik dari sisi opini publik. Namun presiden mempunyai cara penilaian dan monitoring kinerja anggota kabinet kerja. Menurut Plate, bila Presiden merasa perlu perombakan kabinet maka kewenangan reshuffle kabinet sepenuhnya domain presiden. Sehingga tidak diperlukan melakukan intervensi Presiden. Ia mengingatkan keinginan dan harapan untuk mendapat portofolio kabinet dilakukan dengan kedepankan tata nilai dan etika politik yang santun. "Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kabinet kerja memang opsi perombakan kabinet perlu secara serius dipertimbangkan oleh Presiden dan untuk itu sepenuhnya domain Presiden," ujar Anggota Komisi XI DPR itu. Sebelumnya diberitakan , Seskab Pramono Anung menyatakan Presiden memiliki kewenangan hak prerogatif yang dijamin undang-undang. Pramono juga menyebutkan Presiden Jokowi selalu berbicara mengenai kabinet dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pramono menjamin tidak ada yang mengintervensi terkait formasi kabinet. (tribunnews.com)