Jakarta – Partai NasDem siap menyongsong pemilu kepala daerah (pemilukada) serentak pada 9 Desember mendatang. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan prinsip partainya adalah play to win. Prinsip ini mengedepankan objektivitas dalam mengusung pasangan calon nantinya. “Semua calon yang diusung nanti, sudah pasti melewati tahap survei. Kita akan objektif mencalonkan siapa. Tidak akan kita paksakan jika peluang menang itu kecil. Karena prinsip kita menghadapi pilkada adalah play to win,” tegasnya dalam pembukaan workshop komunikasi publik Fraksi NasDem di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jumat (05/06). Surya mengatakan bila ada kader Partai NasDem tidak dicalonkan karena tak memungkinkan menurut survei internal, bukan berarti meremehkan perjuangan kader sendiri. Hanya saja, ia bersama Bapilu NasDem telah menetapkan target pencapaian kemenangan dalam pemilukada nanti. Partai NasDem memasang target memenangkan 100 kabupaten/kota dan gubernur, dari jumlah total 269 untuk pilkada serentak 2015 ini. “Insya Allah kita (NasDem) akan mencalonkan yang terbanyak peluang keterpilihannya,” ujar Surya. Hal ini juga membuka peluang koalisi dengan parpol lain. Politisi asal Aceh ini menyebutkan Partai NasDem tak pusing dengan hiruk pikuk konflik internal partai lain. Sebagai partai pendukung pemerintah, ia menegaskan bahwa NasDem mengakui partai yang diberi surat pengakuan oleh pemerintah melalui SK Kementerian Hukum dan HAM. “NasDem mengakui kepemimpinan yang sah bagi Golkar adalah yang dipimpin Agung Laksono, dan PPP yang dipimpin Romahurmuziy. Dan kita juga menghargai proses persidangan yang tengah berlangsung.” Tak Ada Mahar Politik Dalam proses penjaringan calon kepala daerah yang akan diusung, Partai NasDem menetapkan peraturan tak ada mahar politik. Surya Paloh menegaskan aturan ini harus dipatuhi oleh setiap pengurus partai, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, juga pusat. Keputusan yang diambil ini menurut Surya Paloh bukan asal berbeda dengan partai lain. Tapi ini adalah konsistensi sikap partainya sejak pertama mengikuti pemilu legislatif 2014 lalu. Pada pemilu lalu, partainya menolak dana saksi sebesar 75 miliar rupiah, juga tidak meminta uang pendaftaran dari caleg yang mendaftar di Partai NasDem. Hal ini dilakukan tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi politik. “NasDem menetapkan, melarang. Melarang pengurus partai memungut mahar politik dari calon yang akan diusung. Jika nanti ada kita temukan, pasti akan kita tindak tegas.” Surya menyebutkan jika satu kursi calon bupati atau walikota biasanya dimintai mahar minimal satu miliar rupiah bahkan lebih. Untuk 269 pilkada nantinya, bisa saja partai mengantongi uang mahal setengah triliun. Tapi di tengah kondisi objektif saat ini, tak ada satu pun partai politik yang menolak hal tersebut selain Partai NasDem. Padahal Surya mengakui bahwa kondisi keuangan internal partai pun minim, hanya cukup untuk membayar gaji karyawan 3-6 bulan ke depan. “Kita harus percaya bahwa prinsip dasar yang dimiliki partai ini sejak awal tak boleh goyah. Untuk kebijakan lain, kita boleh bermanuver taktis, tapi prinsip dasar untuk membangun moralitas bangsa tak bisa ditawar,” ujarnya disambut tepuk tangan oleh hadirin.