Jakarta - Pilkada DKI telah usai. Hasilnya adalah Anis-Sandi mendapat mandat dari rakyat Jakarta untuk memimpin Ibukota selama lima tahun ke depan. “Terdapat dua catatan penting dari pilkada ini. Pertama, melihat prosesnya yang penuh dinamika, saya menilai, inilah pilkada yang paling menyedot perhatian. Bukan saja oleh warga Jakarta, akan tetapi juga oleh rakyat Indonesia pada umumnya,†demikian disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, saat dimintai evaluasinya terhadap Pilkada DKI Jakarta, di ruang kerjanya, Selasa (25/4). Yang kedua, menurut Luthfi, Pilkda DKI menghadirkan kembali politik identitas yang oleh Geertz disebut politik aliran, yang dinilai jauh lebih parah karena bernuansa SARA. Munculnya politik identitas ini tidak bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi sosial bangsa belakangan ini. Mengacu pada gini rasio, Luthfi menilai, tingkat ketimpangan yang ada saat ini (0,39) memang sedikit ada perbaikan dibanding periode pemerintahan SBY yang menyentuh angka 0,41. “Namun demikian, distribusi kekayaan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan,†ujarnya. Betapa tidak, dia melanjutkan, 49,3% dari 26,684 triliun kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1% orang terkaya di Indonesia. Artinya, hampir 50% kekayaan Indonesia dikendalikan oleh hanya 1% org Indonesia. “Kenyataan ini sekaligus menempatkan Indonesia berada pada urutan 4 negara di dunia dengan tingkat ketimpangan yang parah,†imbuhnya. Merujuk data tersebut, menjadi tidak mengagetkan politik identitas mengemuka dalam Pilkada DKI. “Bagi saya, tidaklah mengagetkan. Kenapa? Karena secara teoritis, ketika ketimpangan merebak dan menjadi pemandangan sehari hari, maka mereka yang "kalah" akan lari berlindung di balik identitasnya,†pungkasnya.