JAKARTA (8 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, menyesalkan temuan beras bantuan pangan tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.“Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah hak masyarakat yang harus diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras bantuan yang kualitasnya buruk,” tegas Rajiv, Senin (8/6/2026).Rajiv menilai kasus itu tidak cukup diselesaikan dengan penggantian beras semata. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, hingga distribusi ke titik penerima.“Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun harus ada evaluasi total. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.Legislator Dapil Jabar II itu juga meminta distribusi beras pengganti dipercepat tanpa mengorbankan standar mutu. Selain itu, ia mendorong Bulog segera memperbaiki fasilitas gudang, mencakup kebersihan, kelembaban, ventilasi, pengendalian hama, rotasi stok, dan pemeriksaan sebelum beras didistribusikan.“Kalau terbukti ada kelalaian, pimpinan Bulog setempat harus bertanggung jawab,” tegasnya.Rajiv juga meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional menggelar audit kualitas bantuan pangan secara nasional, khususnya di wilayah yang sedang atau akan menerima distribusi.“Kasus Bangkalan ini harus menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu harus dilakukan sebelum bantuan dikirim, bukan setelah masyarakat menemukan masalah,” pungkasnya. (*)