JAKARTA (15 Juni): Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, terus memperjuangkan agar Usaha Menengan, Kecil, dan Mikro (UMKM) bisa naik kelas dan mampu besaing dengan produk impor. Oleh karenanya, Rico mempertanyakan fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM yang dinilai masih terlalu kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing.Dalam paparan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengusulkan tambahan anggaran Rp4,86 miliar untuk pembinaan dan sertifikasi SNI kepada 105 industri atau UMKM, serta Rp2 miliar untuk sosialisasi dan diseminasi Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK) kepada 1.110 industri.Menurut Rico, target tersebut masih jauh dari kebutuhan UMKM nasional yang jumlahnya mencapai ribuan pelaku usaha.“Kalau cuma 105 dengan anggaran Rp4,8 miliar ini, kapan Indonesia punya UMKM yang terlindungi dan bisa berperan aktif melawan atau menyaingi produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia?” tegas Rico RDP Komisi VII dengan BSN, membahas usulan tambahan pagu anggaran Tahun 2027, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu menilai program sertifikasi SNI merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing UMKM di tengah derasnya arus produk impor. Karena itu, Rico meminta BSN lebih agresif mengusulkan anggaran agar cakupan program dapat diperluas.Rico mencontohkan, apabila jumlah UMKM penerima fasilitasi sertifikasi ditingkatkan hingga seribu pelaku usaha, kebutuhan anggaran memang akan bertambah signifikan. Namun menurutnya, langkah tersebut justru akan memberikan dampak yang lebih besar bagi penguatan industri nasional.“Dari enam ribuan yang ada, kalau hanya 105 yang difasilitasi, tentu sangat kecil. Kenapa tidak diperjuangkan? Ini untuk rakyat lho, untuk Indonesia,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks BSN, perluasan akses sertifikasi SNI dinilai menjadi salah satu langkah konkret untuk membantu UMKM naik kelas dan memiliki standar kualitas yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.Karena itu, Rico mendorong BSN menjadikan peningkatan jumlah UMKM penerima fasilitasi sertifikasi SNI sebagai prioritas dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027.“Ini bukan sekadar soal angka anggaran, tetapi bagaimana negara hadir memperkuat UMKM agar mampu bersaing dengan produk luar negeri,” pungkasnya. (sonia/yudis/*)