Jakarta - Ada yang berbeda dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan Perum Bulog, pada Rabu (10/6) lalu. Djarot Kusumayakti, yang sebelumnya adalah Direktur Bank Rakyat Indonesia, menyampaikan paparan rencana program kerja dan anggaran Bulog. Dalam paparannya, Djarot menyampaikan tiga tugas utama Bulog yang tertuang dalam Inpres No.5/2005. Pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah disesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat bependapatan rendah. Ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. Menykapi paparan Djarot, Anggota komisi IV dari Fraksi Partai NasDem, Hamdani menyampaikan bahwa masih banyak kinerja Bulog yang harus dievaluasi. Pertama, soal proses penyaluran raskin (beras bagi masyarakat miskin - red). “Saya kira dalam penyaluran beras tersebut masih banyak persoalan yang harus dievaluasi, karena ketika reses di daerah pemilihan saya sendiri (Kalimantan Tengah) masih saja ditemukan laporan yang secara kualitas bermasalah dan tidak layak dikonsumsi. Semisal berubah warnanya atau terdapat kutu didalamnya. Sehingga beras tersebut, masih jauh dengan yang diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu,” terangnya saat dihubungi di ruang kerjanya, Senin (15/6). Ia menyoroti lambatnya proses penyaluran raskin yang pada akhirnya menyebabkan kualitas raskin menjadi buruk. “Karena proses yang lambat, sehingga ketika beras tersebut sampai ke tingkat kelurahan atau desa sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Hamdani. Selanjutnya dia memberikan contoh yang terjadi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dimana sebanyak 3 ton beras raskin dikembalikan karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu legislator dari Kalimantan Tengah ini mengharapkan kinerja Bulog kedepan agar dapat mempertahankan ketersedian stok beras dalam negeri sehingga tidak perlu ada impor beras utuk memenuhi kebutuhan pangan. “Kita mengetahui bahwa target dari pemerintah saat ini dalam bidang pertanian adalah program swasembada pangan. Maka saya pikir jangan ada lagi impor beras dalam memenuhi kebutuhan (masyarakat), dengan begitu apa yang menjadi targetan (swasembada pangan) bisa tercapai,” tegasnya. Hamdani juga mengingatkan masih ada persoalan klasik yang sampai saat ini dihadapi oleh Bulog yaitu permainan harga yang dilakukan para spekulan. Ia menilai persoalan ini terjadi karena Bulog tidak bisa membeli dengan melebihi harga yang sudah menjadi HPP. “Saya kira masih ada persoalan yang hingga saat ini masih sulit dihadapi oleh Bulog, yakni ketika berhadapan dengan para spekulan atau tengkulak. Karena dalam hal beli gabah merek (spekulan) kadang lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh Bulog dengan berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Apabila harganya beda dari spekulan selisih lebih tinggi 100 (rupiah) saja dari harga HPP, maka petani lebih memilih menjual gabah ke spekulan,” cetusnya. Dengan kenyataan bahwa Bulog tidak dapat membeli beras dan gabah petani melebihi harga yang dipatok pemerintah, Hamdani menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih memadai bagi Bulog untuk menyerap panen masyarakat. Ia menegaskan Bulog harus jemput bola untuk membeli gabah langsung ke petani. Selain itu perlu adanya sosialisasi yang intens, dengan mengkampanyekan agar petani hanya menjual gabahnya ke Bulog. Ia menilai persoalan ini tidak bisa terlepas dari anggaran pembelian untuk membeli gabah dari petani telah disesuaikan dengan HPP. Sehingga masih sangat sulit bagi Bulog yang harus membeli harga gabah dan beras yang lebih tinggi dari HPP. “Dengan adanya kedekatan secara langsung kepada para petani tersebut bisa menutupi peluang bagi para spekulan (tengkulak),” pungkasnya.