PADANG (7 Mei): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, mendorong percepatan integrasi Satu Data Indonesia guna mengakhiri ketimpangan penyaluran bantuan pemerintah. Ia menyoroti masih banyaknya data sosial yang tidak sinkron antar kementerian. Dampaknya, distribusi bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran, sehingga menciptakan ketidakadilan di masyarakat.“Kita masih melihat ketimpangan data sosial, baik di Kemensos maupun sektor perumahan. Ada warga yang layak dibantu tapi tidak terdaftar, sementara yang mampu justru menerima. Ini persoalan serius yang menyangkut rasa keadilan,” tegas Shadiq dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Bappenas di Padang, Sumatra Barat, Rabu (6/5/2026).Selain masalah bantuan sosial, Shadiq menekankan bahwa Satu Data Indonesia harus menjadi instrumen kuat untuk melindungi masyarakat adat. Menurutnya, selama ini masyarakat adat sering terabaikan dalam pembangunan karena pendataan wilayah dan kondisi sosial ekonomi mereka belum akurat.“Negara harus memiliki data akurat terkait wilayah adat, jumlah penduduk, hingga potensi lingkungan mereka. Satu Data Indonesia harus mampu menjadi instrumen perlindungan hak-hak masyarakat adat,” jelasnya.Legislator dari dapil Sumbar I itu menilai, meski teknologi digital seperti citra satelit dan geospasial sudah maju, data nasional masih tersebar di berbagai lembaga dengan format yang berbeda-beda. Hal ini menyulitkan akses untuk penanggulangan kemiskinan, stunting, hingga penanganan bencana.“Data harus benar-benar valid, diperbarui berkala, dan terhubung antarinstansi. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tertinggal dari program pemerintah karena data yang tidak terintegrasi,” tambah Shadiq.Shadiq berharap penguatan regulasi data nasional mampu melahirkan kebijakan yang lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa dan nagari. (Tim Media Shadiq/Yudis/*)