JAKARTA (26 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung menilai stok vaksin Covid-19 saat ini belum dapat membuat rasa tenang. Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity), maka dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk 2 kali penyuntikan tiap orang. Hal itu diungkapkan Martin dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Holding Farmasi BUMN yakni PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Tbk), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5). Menurut Legislator NasDem tersebut, pengalaman Indonesia di awal pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal. Hal itulah yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri yang lalu. Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa. Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negara mereka dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat. “Manajemen pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," kata Martin. Wakil rakyat dari dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat) ITU mengatakan bahwa pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing ini tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. "Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi juga saya lihat kecepatannya belum maksimal. Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, karena itu kita harus bahu membahu," tambah Martin. Untuk mencapai target-target tersebut, Legislator NasDem itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta. “Jadi BUMN memegang ranah penting, saya setuju, sangat setuju. Tapi kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup. Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu. Yang penting adalah pencatatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak stakeholder terkait dengan baik. Jangan sampai terulang persoalan vaksinasi tidak maksimal, sehingga pandemi kemudian tidak selesai-selesai. Kita lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk dan perekonomian kita juga,†pungkas Martin.(Darwis/*)