PONTIANAK (15 Juli): Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat bersama ratusan aktivis dan mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa, (14/7/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat itu mengangkat tema 'Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945'.Dalam sambutannya, Syarief menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan aktivis lokal. "Selama kesempatan saya ada dan program-program saya bisa disinergikan, mari kita sinergikan bersama," ujarnya di hadapan para peserta yang hadir.Dialog yang berjalan interaktif itu menjadi wadah bagi kalangan aktivis mahasiswa untuk menyampaikan berbagai isu krusial yang tengah berkembang di masyarakat.Fokus pembahasan didominasi persoalan infrastruktur vital di Kalimantan Barat, isu-isu sosial, hingga kebijakan strategis daerah. Dalam sesi diskusi, perwakilan mahasiswa menyampaikan keprihatinan mereka terkait kondisi infrastruktur di Kalbar yang dinilai masih memerlukan perhatian serius. Menariknya, forum juga menyoroti perbandingan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara wilayah luar Jawa seperti Kalbar dengan provinsi padat penduduk di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat. Selain masalah jalan dan jembatan, peserta juga menyuarakan pentingnya perbaikan sarana serta fasilitas pendidikan, baik sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan yang kondisinya mendesak untuk segera ditangani. Merespons persoalan infrastruktur tersebut, Syarief mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk kaum intelektual muda untuk saling berkolaborasi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan anggaran pembangunan bagi Kalimantan Barat di tingkat pusat. Salah satu poin krusial yang turut ditanyakan oleh mahasiswa adalah kejelasan mengenai rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Menjawab hal tersebut, anggota Komisi V DPR itu menjelaskan secara objektif mengenai kondisi kebijakan di tingkat nasional. Saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan kebijakan moratorium (penundaan sementara) terkait pemekaran daerah. Menurut Syarief, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan serta kesiapan keuangan negara. "Pemekaran daerah membawa konsekuensi yang sangat besar. Mulai dari pemenuhan fasilitas, pembentukan komponen pemerintahan yang baru, hingga beban anggaran yang melekat di dalamnya. Semua faktor ini harus dipertimbangkan secara matang agar ketika daerah dimekarkan, dampaknya benar-benar efektif bagi kesejahteraan masyarakat," jelas legislator NasDem dari Dapil Kalbar I tersebut. Terkait peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan, Syarief menyatakan bahwa proses perbaikan terus berjalan secara bertahap. Ia mengungkapkan bahwa selama ini aspirasi masyarakat di bidang pendidikan terus direalisasikan, salah satunya melalui bantuan nyata yang telah menyasar puluhan pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Kalimantan Barat. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara pihak mahasiswa dan Syarief Abdullah untuk tetap menjaga ruang komunikasi yang kritis namun solutif demi kemajuan daerah Kalimantan Barat ke depan.Ketua DPW NasDem Kalbar itu juga menekankan pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian isu-isu strategis tersebut. (mus/*)