Jakarta – Anggota Komisi V Ahmad M. Ali mengapresiasi usulan Menteri BUMN Rini Sumarno untuk menjual PT. Merpati Nusantara Airline. Rencana tersebut, menurutnya akan mengurangi beban negara dalam menyelesaikan hutang Merpati yang mencapai 15 triliun. Di sisi lain, keputusan itu juga akan mengurai ketidakjelasan nasib karyawan yang menggantung pasca penutupan operasional Merpati sejak Februari 2014. Meskipun begitu, M. Ali memberi beberapa catatan penting, bahwa investor yang tertarik membeli Merpati harus memenuhi aspek negara. "Aspek negara yang saya maksud adalah seluruh sangkutan yang ada kaitannya dengan perusahaan, negara, dan karyawan. Hutangnya yang mencapai 15 trilyun, dan yang paling penting karyawannya yang mencapai 1.400 orang segera mendapat kejelasan dari investor baru," ujarnya saat dihubungi melalui pesawat telepon, Kamis (19/11). Politisi dari Sulawesi Tengah ini juga mengingatkan agar penjualan BUMN yang memang dinilai sebagai perusahaan tidak sehat itu, hendaknya dilakukan dengan sangat teliti. Proses penjualan harus memperhitungkan pengalihkuasaan sepenuhnya kepada swasta. Semua catatan hutang, karyawan, dan seluruh aset serta pertanggungjawaban terhadap kreditur akan menjadi tanggung jawab investor yang membeli, bukan lagi tanggung jawab negara. "Perusahaan ini memang saya sebut terlanjur gagal. Untuk menyelesaikan itu harus sedetil mungkin, karena semuanya akan menjadi tanggungan investor berikutnya. Jangan kemudian menjadi masalah bagi negara ketika sudah diambil alih swasta, gara-gara urusan belum tuntas. Saya tidak menginginkan itu," tukas politisi yang kerap disapa Mat Ali ini. Menanggapi opsi lain terkait kemungkinan dilakukannya likuidasi Merpati oleh negara, Mat Ali menolak ide itu. Pasalnya, Indonesia sudah mempunyai maskapai plat merah lain yang mempunyai reputasi dan catatan keuangan cukup baik. Dengan penuh keyakinan, ia menyarankan negara untuk melepas semua andilnya dalam perusahaan Merpati. "Lepas saja semuanya, siapa tahu kalau digarap swasta malah lebih baik," pungkasnya. Menggunungnya hutang perusahaan Merpati ini memang sudah merecoki keuangan negara beberapa waktu belakangan ini. Salah urus dan ketidakmampuan perusahaan bersaing dengan maskapai-maskapai swasta menjadi biang ambruknya operasional Merpati yang berhenti secara resmi sejak februari 2014. Dari total hutang 15 trilyun, Merpati hanya menyimpan aset senilai 1 trilyun. Tak salah jika mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan pernah menyebut Merpati salah urus, karena neraca perusahaannya yang tak seimbang.