JAKARTA (1 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mendorong Perum Perumnas melakukan transformasi yang lebih mendasar melalui perbaikan kebijakan, tata kelola, dan budaya organisasi agar mampu menjalankan mandat penyediaan rumah bagi masyarakat sekaligus menjadi badan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi Perumnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengatakan, setelah lebih dari 52 tahun berdiri, Perumnas telah mengemban amanah negara yang sangat mulia dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat. Namun, menurutnya, berbagai persoalan yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh sisi perbaikan dalam perencanaan, struktur kelembagaan, dan arah transformasi perusahaan."Saya tidak ingin masuk ke ruang teknis karena direksi tentu lebih memahami hal itu. Yang ingin saya lihat adalah dari sisi kebijakan, apa yang harus diperbaiki agar 50 tahun ke depan Perumnas tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti sekarang," ujar Asep.Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu menilai tantangan terbesar Perumnas adalah menemukan keseimbangan antara menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) dengan membangun bisnis yang sehat. Menurutnya, pengalaman sejumlah negara, termasuk Singapura menunjukkan perusahaan penyedia perumahan milik negara tetap mampu menjalankan mandat sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan usahanya. Selain itu, Asep juga menegaskan dukungan terhadap Perumnas tidak boleh berhenti pada pembahasan penyertaan modal negara (PMN), tetapi harus diarahkan pada kebijakan yang mampu mendorong transformasi perusahaan secara menyeluruh."Kita perlu melakukan komparasi dan mencari benchmark dari negara lain, misalnya Singapura. Di satu sisi Perumnas punya beban menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga harus mampu membiayai bisnis yang bersifat komersial. Di situlah kita perlu mencari formulasi kebijakan yang tepat," katanya.Ketua DPP Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi Perumnas tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau dukungan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan budaya organisasi. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari penguatan integritas serta nilai-nilai perusahaan agar berbagai persoalan yang berulang tidak kembali terjadi."Kalau kemudian ada berbagai persoalan teknis, temuan hingga melakukan restatement keuangan, itu tentu harus menjadi bahan evaluasi. Yang lebih penting adalah bagaimana secara kultural values perusahaan itu diperbaiki, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bisa mulai dihilangkan. Dengan begitu, Perumnas bisa terus tumbuh sebagai perusahaan yang sehat sekaligus tetap menjalankan amanahnya kepada masyarakat," pungkas Asep. (taufik/*)