Jakarta, Riuh wacana pergantian wajah di Kabinet Kerja sejak pertengahan 2015 semakin menguat di awal 2016. Berdalih menjalankan instruksi presiden untuk menilai kinerja pemerintahan, KemenPAN/RB merilis rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga, Senin (4/1). Dalam rapor kinerja tersebut, KemenPAN/RB duduk diantara 4 Lembaga dengan akuntabilitas tertinggi. Manuver Yuddy Chrisnandi ini tak pelak ramai disikapi masyarakat. Tak kurang mantan ketua Fraksi PKB DPR RI Helmy Faishal Zaini juga turut berkomentar atas manuver @Helmy_Faishal_Z mencuit “Evaluasi kinerja bisa dilakukan lembaga model UKP4R yg melekat dg presiden. KemPANRB bisa dievaluasi scr fair.†Wajar karena menteri asal PKB juga dinilai rendah akuntabilitas kinerjanya. Seperti halnya Mantan Ketua Fraksi PKB DPR, Helmy F. Zaini, Wakil Ketua Fraksi NasDem Bidang Kesejahteraan Rakyat, Irma Chaniago juga merasa heran dengan hasil penilaian Kementerian PAN/RB yang menilai dirinya sendiri sedemikian tinggi. Berdasarkan pengalamannya, Irma menegaskan bahwa kementerian dibawah kepemimpinan Yuddy masih banyak bermasalah. Dia mencatat khususnya dalam bidang yang digelutinya di Komisi IX DPR, Yuddy pernah menjanjikan pengangkatan bidan PTT menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Hal ini sesuai kesepakatan antara KemenPAN/RB dengan KemenKes. "Tapi ternyata sekarang kan dibatalkan, menurut beliau (Yuddy) pemerintah tidak punya uang. Jadi menurut saya menteri Yuddy ini kalau bekerja dan bicara harus by data. Bagaimana mungkin dia menilai kinerja orang lain kalau kinerjanya dia seperti ini, terkait PTT?" tandas Irma seperti dikutip detik.com, Selasa (5/1). Irma menegaskan manuver Yuddy Chrisnandi yang menyampaikan rapor kinerja kementerian dan lembaga pemerintah ke publik sebagai sikap yang justeru mencoreng pemerintah. Semestinya rapor kinerja yang demikian disampaikan kepada presiden dalam rapat kabinet. Ia pun menilai sikap Menteri Yuddy tersebut mencoreng komitmen pemerintah kepada masyarakat. "Artinya menteri-menteri itu harusnya mendukung program pemerintah. Jangan membuat pemerintah itu negatif di mata rakyat karena kinerja menterinya nggak bener! Menterinya dari siapapun mau dari Nasdem kalau kinerjanya jeblok ya jeblok," pungkas Irma. Rilis penilaian kinerja akuntabilitas kementerian/lembaga oleh Yuddy Chrisnandi, yang dikeluarkan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada intervensi dan paksaan dinilai sejumlah kalangan sebagai sebagai manuver penyelamatan dirinya dari pergantian. Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Johny G Plate mengatakan bahwa belum ada pembicaraan reshuffle kabinet. “Informasi reshuflle kabinet yang beredar dan berkembang di masyarakat, termasuk jumlah menteri dan portofolio yang dirombak, hanya spekulasi kelompok tertentu saja," kata Johny Plate seperti dikutip oleh VIVA.co.id, Senin (4/1). Dia menambahkan, bila Presiden merasa perlu perombakan kabinet maka kewenangan reshuffle kabinet sepenuhnya domain presiden. Sehingga tidak diperlukan melakukan intervensi Presiden. Dia mengingatkan keinginan dan harapan untuk mendapat portofolio kabinet dilakukan dengan kedepankan tata nilai dan etika politik yang santun. "Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kabinet kerja memang opsi perombakan kabinet perlu secara serius dipertimbangkan oleh Presiden dan untuk itu sepenuhnya domain Presiden," pungkas Anggota DPR dari Dapil NTT tersebut.