JAKARTA (23 September): Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap implementasi program Sekolah Rakyat (SR). Evaluasi yang disampaikan di antaranya terkait pemenuhan kapasitas guru, penyebaran guru yang belum merata, kendala terkait wali asuh, dan terkait dana operasional."Berdasarkan pengawasan Komisi VIII dengan mengunjungi beberapa Sekolah Rakyat, guna berlangsungnya SR secara maksimal, tak lepas dari kebutuhan pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks, sedangkan penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata," kata Dini dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).Selain itu, Dini juga masih menemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional dalam program SR dibeberapa daerah."Pada praktiknya, status tenaga kerja pendidik SR merupakan tenaga ASN untuk kepala sekolah, sedangkan tenaga pendidik berstatus PPPK 'jalur kemensos', dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Maka Komisi VIII menyoroti agar status dan kontrak PPPK SR diperjelas, terutama terkait kejelasan insentif tersebut," lanjut Dini.Sejauh ini program SR sudah berjalan sebanyak 100 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan akhir September nanti direncanakanakan bertmbah 65 titik."Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program SR tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik," tegasnya.Selain itu, lanjut Dini, Komisi VIII juga menegaskan bahwa keberhasilan SR bukan hanya terletak pada penambahan kuantitas sekolah, tetapi pada kualitas implementasi, kejelasan status guru, keberlanjutan anggaran, serta penerimaan sosial masyarakat. Meski memberikan evaluasi, Dini menegaskan dukungannya pada program SR sebagai program pendidikan afirmatif dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. "Sekolah Rakyat dinilai mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara," tandasnya.Menurut Dini, rekruitmen berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan, menekan risiko inclusion dan exclusion error, meminimalisasi kesalahan data penerima bantuan sosial."Selaku anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru," katanya. (Najib/Yudis/*)