JAKARTA (24 Mei): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem Dini Rahmania ingin memastikan penyelenggaraan haji berjalan tertib, transparan, dan benar-benar mengutamakan kenyamanan jamaah. Oleh karena itu, jika memang ada oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang melakukan pelanggaran, harus dievaluasi dan ditindak sesuai aturan yang berlaku agar tidak merugikan jamaah.Dini juga mengingatkan agar KBIHU kembali pada khittahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. "Dalam aturan itu sudah jelas bahwa KBIHU berfungsi memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji maupun umrah sesuai standardisasi yang ditetapkan pemerintah," jelas Dini dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2026).Jadi, tambah Dini, fokus utama KBIHU adalah mendampingi jamaah dalam pelaksanaan ibadahnya, bukan mengambil peran layanan teknis yang memang menjadi tanggung jawab penyelenggara resmi haji. "Semua pihak harus menjalankan tugasnya masing-masing supaya pelayanan di lapangan tetap tertib dan tidak membingungkan jamaah," tegas Dini.Terkait persiapan tenda jelang puncak haji, legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini juga mengatakan, sejauh ini Komisi VIII DPR RI melalui Timwas Haji melihat pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, serius dalam memastikan kesiapan tenda bagi jamaah di Armuzna. Mulai dari kapasitas tenda, kelayakan fasilitas di dalam tenda, hingga kenyamanan jamaah terus menjadi perhatian dalam persiapan jelang puncak haji, meskipun masih terdapat oknum-oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi terkait fasilitas tenda."Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar fasilitas tenda yang disiapkan benar-benar sesuai standar dan dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia," pungkas Dini. (Najib/*)