Jakarta – Puasa tidak menyurutkan aktivitas anggota DPR Fraksi NasDem Johny G Plate, Irma Suryani, Sulaeman Hamzah, dan Zulfan Lindan. Lewat agenda Media Visit yang diselenggarakan oleh Media Center Fraksi NasDem, keempat punggawa Fraksi NasDem tersebut menyapa redaksi detik.com di gedung Aldevo Octagon, Kamis (23/06). Diterima oleh jajaran redaksi portal berita tercepat itu, mereka berdiskusi perihal perkembangan kinerja DPR, baik kerja legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Redaktur lapangan detik.com Elvan Danny Sutrisno menyambut hangat para anggota Fraksi NasDem yang hadir. Dalam pembukanya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Fraksi NasDem di parlemen telah memberikan sebuah pembaharuan. Bukan hanya di personel, akan tetapi juga dalam kancah politik nasional. Sebagai partai baru, perolehan kursi 36 atau equivalen 6,8% sudah sangat luar biasa. Selain itu, Partai NasDem juga telah mengambil peran yang strategis dengan menjadi koalisi pemerintah. Artinya, dalam waktu yang singkat NasDem secara langsung menjadi kunci pemerintahan juga. “Belum soal Jakarta. NasDem juga ikut dan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan dirinya mendukung Ahok,†ungkapnya. Membuka diskusi, anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan melontarkan pengantar tentang keuangan negara yang mengalami defisit. Kendati demikian, pemerintah tetap kenaikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebesar Rp 1 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 500 miliar. Terkait dengan swasembada pangan, Zulfan juga menyinggung kementerian terkait agar fokus memikirkan irigasi bagi jutaan lahan-lahan pertanian di seluruh Indonesia. Swasembada pangan, menurutnya, tergantung pada bagaimana infrastruktur untuk pertanian bisa terjamin dan mampu menunjang kebutuhan air. Kalau tidak, maka sampai kapan pun swasembada tidak akan tercapai meski Negara ini sudah merdeka 71 tahun. Selama ini pemerintah cenderung tidak konsisten dalam hal kebijakan pertanian dalam negeri. Alih-alih mendukung pertanian nasional, faktanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saja impor. Untuk itu pemerintah perlu membuat Badan Irigasi Nasional guna melindungi para petani dalam mendapatkan air untuk lahan pertaniannya. Badan tersebut nantinya akan menjamin infrastruktur saluran pengairan yang primer seperti bendungan dan waduk serta sekunder yakni saluran irigasi yang menghubungkan sumber air dengan lahan-lahan pertanian. “Ingat, pemenuhan air dan irigasi bukan tugas Bulog. Biar bulog fokus dalam penyediaan pangan untuk rakyat. Bulog tidak boleh berbisnis, biar rugi tiap tahun asal pangan rakyat terpenuhi. Berdasarkan tugas itu perlu ada badan irigasi nasional,†paparnya. Sedang anggota Komisi IX Irma Suryani berbagi carita di komisinya yang sedang fokus membahas Rancangan Undang-Undang Penempatan Pekerja Indonesia di luar negeri. RUU ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri yang selama ini kerap dirundung persoalan menahun. “Kita gemar mengirim pekerja ke luar negeri tapi payung hukum untuk menjamin si tenaga kerja itu belum ada. Makanya RUU ini menjadi jawaban bagi setumpuk persoalan TKI di Luar negeri,†ujarinya. Dari Komisi IV, Sulaeman Hamzah berbagi informasi bahwa komisinya saat ini sedang mengawasi fluktuasi harga daging sapi menjelang lebaran. Berdasarkan perintah presiden, harga daging di pasaran harus Rp 80.000/kg. Tugas tersebut tidak gampang karena harga daging setiap tahun terus melonjak menjelang hari raya Idul Fitri yang bisa mencapai Rp 140.000/kg. DPR, terutama Komisi IV, menurutnya, terus menjalankan fungsi pengawasannya supaya menteri yang terkait bisa merealisasikan target Presiden Jokowi. Selain harga daging, rantai niaga daging sapi juga harus mulai di tata. Sebab menurut politisi asal Papua ini rantainya terlalu panjang sehingga harga daging melambung. Maka pemerintah mau tidak mau harus memangkasnya agar masyarakat mendapatkan harga keekonomisan daging yang masuk akal. “Impor menjadi jalan satu-satunya agar harga daging Rp 80.000, namun langkah tersebut hanya jangka pendek saja. Jangka panjangnya pemerintah harus membudidayakan sapi local karena tahan penyakit," urainya. Dari sisi APBN dan perkembangan RUU Tax Amnesty, Ketua Kelompok Fraksi NasDem di Komisi XI Johnny Plate menjabarkannya dengan sangat detil dan komprehensif. Berbagai kalangan menilai bahwa APBN 2016 Indonesia tidak mempunyai kredibilitas karena terlalu optimisitis. Namun di sisi lain pemerintah dihadapkan pada pelambatan ekonomi, anjloknya harga dan eksplorasi minyak dalam neggeri, serta melesetnya pendapatan Negara. Imbasnya cukup serius, yakni menurunnya investing grade Indonesia di mata lembaga pemeringkat investasi Standard and Poor. Untuk memperbaiki itu, pemerintah harus bekerja keras dalam menyusun APBN Perubahan tahun 2016. Tingkat kredibilitas fiskal nasional akan tercermin dari APBN P tersebut sehingga bisa meyakinkan para investor untuk bisa menanamkan modalnya di dalam negeri. “Tax Amnesti masuk dalam skema pendapatan Negara di APBN. Kalau tax amnesty ini gagal, jebol APBN tahun ini dan harus ditambal. Karena kan jelas bahwa pendapatan Negara diprediksi meleset sampai ratusan triliun. Dari mana Negara bisa menutupi itu?†Ungkapnya. Agenda media visit sendiri secara rutin dilaksanakan oleh Media Center Fraksi NasDem ke berbagai media. Sebelumnya, media visit dilakukan dengan mengunjungi radio KBR68H Jakarta. Rencananya, agenda serupa akan berlanjut ke media-media lainnya.