Jakarta - Sumber daya manusia yang mumpuni menjadi salah satu prasyarat bagi bangsa untuk mampu bersaing di semua bidang dalam era Masyarakat Ekonomi Asean. Pernyataan itu dilontarkan anggota DPR RI Hamdhani mengomentari lolosnya dua putra daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan (STP). STP adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mitra kerja Komisi IV di mana Hamdhani tergabung. Adapun dua putra daerah Katingan yang lolos Seleksi Penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Perikanan Tahun Akademik 2016/2017 Jalur Khusus (Anak Pumakan) tersebut adalah Faisal dan Muhammad Riyandi. Keduanya sama-sama alumni SMA Negeri 1 Pegatan. Keberhasilan Faisal dan Muhammad Riyandi menjadi mahasiswa STP KKP, menurut Hamdhani, menyemai harapan bagi Provinsi Kalteng, khususnya Kabupaten Katingan, untuk dapat meningkatkan daya saing di sektor perikanan dan kelautan. Dia berharap dua pemuda berprestasi tersebut akan kembali ke daerah guna mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di STP KKP kelak. "Ini penting sekali agar kita mempunyai lebih banyak kader-kader SDM andal yang menguasai teknologi budidaya perikanan dan kelautan,†ujar Hamdhani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (24/7). Sejak reformasi dan pemberlakuan otonomi daerah pada awal 2000, lembaga dan program penyuluhan pertanian, termasuk perikanan, ditiadakan di tingkat pusat dan dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Sayangnya, mayoritas pemerintah daerah tidak memiliki lembaga maupun tenaga penyuluh yang mumpuni. "Sebagai gambaran, idealnya satu penyuluh perikanan dapat membimbing dan mendampingi 10-15 kelompok usaha perikanan yang beranggotakan 25-30 orang per kelompok. Sehingga, setidaknya kita butuh sekitar 14 ribu tenaga penyuluh perikanan. Tapi, faktanya mungkin sekarang kita memiliki tidak lebiih dari 5.000 penyuluh perikanan," beber legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini. Hal itu, imbuh dia, berbeda dengan yang dilakukan negara-negara dengan perikanan maju dan sukses seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Chile, dan Amerika. Umumnya, negara-negara tersebut memiliki lembaga dan kapasitas penyuluhan yang kuat serta profesional. "Keberhasilan program BIMAS di masa awal Orde Baru sehingga mampu mentransformasikan Indonesia dari bangsa pengimpor beras terbesar di dunia menjadi berswasembada pada tahun 1984, juga tidak terlepas dari peran penyuluhan di masa itu," jelasnya lagi. Karena itulah, Hamdhani menilai gerak cepat KKP menambah jumlah penyuluh perikanan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia secara proporsional sebagai langkah tepat. "Pemerintah daerah juga harus lebih bersemangat dan bertanggung jawab menyediakan tenaga penyuluh perikanan yang mencukupi. Perusahaan-perusahaan swasta besar juga seharusnya mau menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk mengadakan tenaga penyuluh agar kelompok pembudidaya ikan dan nelayan dapat semakin berdaya," ujarnya mengakhiri.‎