Jakarta - Rabu (15/6), Fraksi NasDem DPR kedatangan Tamu dari Bengkulu. Mereka adalah rombongan perwakilan DPRD Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Maksud dan tujuan mereka singgah ke Fraksi NasDem untuk bertukar pikiran dan menyampaikan kondisi aktual di daerah mereka. Kehadiran mereka diterima oleh Pembina Fraksi Partai NasDem DPR Nining Indra Saleh dan anggota Komisi III DPR dari Bengkulu Anarulita Mukhtar. Dalam kesempatan tersebut, Ana menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kunjungan tersebut. “Terima kasih atas kunjungan bapak dan Ibu dari DPRD. Semoga kita bisa bersinergi dalam membangun Bengkulu ke depannya,†ucapnya di Ruang Rapat Fraksi NasDem. Salah satu hal yang diungkap oleh rombongan dari Bengkulu adalah hal terkait pengelolaan anggaran kedewanan. Menurut Sekwan DPRD Jaskani, anggaran merupakan hal yang vital bagi pembangunan di suatu daerah. Hal yang terjadi di Muko-Muko adalah penggunaan anggaran yang masih belum efektif digunakan bagi kepentingan aspirasi di daerah. Menanggapi persoalan tersebut, Nining mengutarakan bahwa sebenarnya sudah terjadi beberapa perubahan. Misalnya perubahan dalam UU Keuangan Negara Nomor 17/2004. “Masa DPR yang memiliki hak budgeting tidak memiliki (bisa) mengelola budgetnya secara mandiri,†ungkap Nining menceritakan saat dia masih di Kesetjenan DPR. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2008 diputuskan ada 4 nomenklatur terkait anggaran DPR dalam APBN, salah satunya tentang anggaran penguatan kelembagaan. “Nah, di nomeklatur tersebut, ada dana reses serta aspirasi saat anggota DPR kembali ke daerah. Inilah konsensus yang dibuat oleh kita (DPR) dengan Kementerian Keuangan saat itu. Begitu juga kepada anggota DPRD, maka gunakan anggaran tersebut untuk mengunjungi masyarakat di daerah pemilihan karena itulah hak bapak-bapak sekalian,‎†tuturnya. Sementara itu Anarulita mengutarakan bahwa saat ini ketakutan dalam penggunaan anggaran daerah wajar adanya. Hal ini karena pengawasan yang ketat dari penegak hukum. “Ini coba akan saya sampaikan di rapat komisi dengan Kejaksaaan maupun Kepolisian. Bagaimana perlunya semacam imunitas kepada pengguna anggaran terutama di daerah. Kalau banyak pemerintah daerah yang enggan menggunakan anggaran dikarenakan ketakutan terhadap penegak hukum maka berimbas kepada  kecilnya serapan anggaran daerah,†ucapnya.