Jakarta - Menjelang sidang paripurna siang hari ini sejumlah anggota DPR lintas fraksi menyatakan pembentukan gerakan #SaveDPR di ruang KK5 Gedung Nusantara IV, Komplek DPR, Selasa (15/12). Hadir dalam gerakan tersebut puluhan anggota dewan dari berbagai fraksi. Tampak di antaranya politisi Partai NasDem Taufiqulhadi, Nico Siahaan (PDIP), Primus Yustisio (PAN), Charles Honoris (PDIP), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP), Dave Laksono (Golkar), Teguh Juwarno (PAN), Akbar Faizal (NasDem), Ruhut Sitompul (Demokrat), Mustaqim (PPP), Wihadi (Gerindra), dan beberapa anggota lainnya. Taufuqulhadi, yang membukan konferensi pers dalam kesempatan tersebut, menyatakan bahwa gerakan #SaveDPR ini adalah sebagai upaya dari sejumlah anggota DPR yang ingin mengembalikan marwah lembaga DPR di mata publik. Dikatakan olehnya, sidang paripurna yang akan dilaksanakan hari ini merupakan waktu yang tepat untuk mengutarakan sikap gerakan #SaveDPR ini. Selain itu, sebagai bentuk simbolis, seluruh partisipan dalam gerakan ini menyematkan pita hitam sebagai tanda berkabung. "Gerakan #SaveDPR ini nantinya akan membuat sikap di dalam sidang paripurna selain menyematkan pita hitam," ujarnya yang kemudian disambut dengan tepuk tangan. Dalam pernyataan sikapnya, gerakan #SaveDPR ini menuntut Ketua DPR mundur dari jabatannya dengan segera. Pengunduran diri terduga kasus "papa minta saham" ini dinilai bisa mengembalikan kehormatan DPR. Tuntutan lainnya yang coba disuarakan adalah dukungan moral kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk bersama-sama menyelamatkan wajah DPR RI dengan mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakan kode etik DPR. "Meminta dengan hormat agar yang terhormat saudara Setya Novanto mengundurkan diri. Pengunduran diri ini demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang bapak pimpin. Kesediaan bapak untuk mengundurkan diri merupakan pengorbanan yang luhur untuk mengangkat martabat dan derajat DPR yang kita cintai ini. Kedua, memberikan dukungan kepada MKD untuk membuat keputusan yang tepat dalam upaya menegakan kode etik," tegas politisi PDI Perjuangan Komarudin yang membacakan sikap dan pernyataan gerakan save DPR