Jakarta – Beberapa waktu lalu, musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkobar di beberapa wilayah Indonesia, menyisakan kepungan asap yang meracuni warga berbulan-bulan. Salah satu sumber kebakaran yaitu adanya hot spot (titik api, red) yang tersimpan di bawah permukaan lahan gambut, di mana Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (2014) memperkirakan sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di satu sisi, lahan gambut ini menyimpan kandungan unsur hara yang menunjang kesuburan tanaman. Di sisi lain, lahan gambut juga menyimpan hot spot secara permanen. Bara api yang tersembunyi itu akan menjalar cepat saat musim kemarau, memicu kebakaran dahsyat sebagaimana terjadi beberapa bulan belakangan. Untuk mengantisipasi kembali berkobarnya kebakaran hutan oleh lahan gambut, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai upaya pencegahan, salah satunya dengan membentuk Badan Restorasi Ekosistem. Badan inilah yang akan bertugas mengelola dan mengontrol keberadaan lahan gambut agar lebih bermanfaat, sekaligus mengeliminir potensi karhutla. Pembentukan badan ini langsung direspon positif oleh salah satu anggota Komisi IV DPR, Hamdani. “Langkah itu sudah tepat dan sangat bagus sekali. Saya selaku anggota Komisi IV DPR sangat mendukung dan memberikan apresiasi tinggi atas pembentukan lembaga tersebut,†katanya saat dihubungi Media Center Fraksi NasDem, Rabu (25/11). Hamdani menyayangkan, lahan gambut yang melimpah di Kalimantan, Sumatera dan Papua selama ini tak terkelola dengan baik, khususnya terkait regulasi perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, legislator dari Kalimantan Tengah ini berharap, kehadiran Badan Restorasi Ekosistem akan menjadi langkah awal pembenahan tata kelola lahan gambut yang baik. Selain membentuk Badan Restorasi Ekosistem, pemerintah juga telah menjajagi kemungkinan kerjasama dengan Finlandia. Negara ini dikenal memiliki pengalaman panjang mengelola gambut menjadi komoditas menguntungkan. Dalam kerangka itu, Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Sauli Niinisto (03/11), kepala negara Finlandia yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari lahan gambut itu. Hamdani berharap, keberadaan Badan Restorasi Ekosistem bisa menjadi pintu masuk untuk mencontoh keberhasilan finlandia mengelola lahan gambut. “Kalau dikelola lahan gambut ini kan menyimpan energy. Hot spot-nya dapat dimanfaatkan secara maksimal seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Finlandia,†tutur legislator Fraksi NasDem ini. Lebih lanjut, Hamdani berharap terbentuknya Badan Restorasi Ekosistem bisa mendukung pemerintah melakukan peninjauan kembali izin perkebunan terutama, yang yang berada di lahan gambut. Untuk menunjang semua upaya itu, Hamdani menilai peran masyarakat juga sangat penting. Warga bisa dilibatkan untuk turut serta menjaga lahan gambut yang berada di dekatnya. “Masyarakat juga harus diberi pemahaman dan program-program pendampingan agar mereka dapat turut serta menjaga lahan gambut ini,†pungkas Hamdani. Diketahui sebelumnya, Selasa kemarin (24/11) Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat terbatas dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hasil rapat tersebut menetapkan rencana pemerintah membentuk Badan Restorasi Ekosistem guna mengelola dan mengontrol keberadaan lahan gambut.