JAKARTA (12 Januari): Aparat diminta bersikap tegas dalam pengawasan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat. Tiap pelanggaran harus ditangani serius untuk mencegah penyebaran covid-19. "Mau ormas, pemerintah, perorangan, apalagi pengusaha dan bisnis, semua harus diproses hukum bila mengorganisasi sebuah kerumunan massa di tengah pandemi. Tak ada pilih kasih, tak ada tebang pilih!" tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1). Legislator NasDem asal Jakarta III (Jakarta Barat Jakarta Utara, Kepulauan Seribu) itu menyoroti keramaian di Waterboom, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini. Keramaian tersebut dibubarkan Polsek Cikarang Selatan. Namun, respons aparat dianggap tidak cukup sampai di situ. Pengelola dinilai harus diberikan sanksi sesuai ketentuan protokol kesehatan. "Tolong pihak pengelola Waterboom juga dikenakan hukuman yang sesuai dengan aturan terkait prokes," kata Sahroni. Dia mengimbau pengelola usaha mematuhi prokes. Kegiatan usaha tidak boleh meningkatkan penyebaran Covid-19 meskipun situasi bisnis tengah mengalami masa sulit. "Kita harus kompak menjalankan solusi jangka panjang agar Covid-19 cepat berakhir sehingga roda bisnis bisa cepat kembali normal," ujar dia.(medcom/*)