JAKARTA (9 Juli): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menyerukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Menurut politisi dari fraksi NasDem tersebut, substansi pembahasan telah matang setelah Badan Legislasi DPR menyerap berbagai masukan dari pemerintah maupun masyarakat.Pernyataan itu disampaikan Martin dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait pembahasan RUU Satu Data Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Martin menilai keberadaan RUU SDI berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan data nasional yang berdampak pada penghematan anggaran negara."Berapa ratus triliun yang akan dihemat oleh negara kita ini, kalau kita selesaikan SDI ini. Jadi menurut saya sudah saatnya," ujar legislator Nasdem dari Dapil Sumut II itu. Ia juga menegaskan proses pembahasan telah melalui tahapan yang memadai karena berbagai aspirasi telah dihimpun dari pemerintah maupun kelompok masyarakat."RUU SDI, sudah cukup banyak kita mendengarkan berbagai aspirasi, baik itu dari pemerintahan maupun kelompok-kelompok masyarakat. Saya rasa dalam proses abstraksi kita sudah lengkap. Jadi kita bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.Menurut Martin, percepatan penyelesaian RUU SDI dibutuhkan agar pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Ia menilai sistem satu data akan mempermudah penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sehingga mampu mengendalikan inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok."Bisa cepat kita selesaikan Rancangan Undang-Undangnya. Agar kebijakan-kebijakan dapat segera dilaksanakan, seperti bansos. Dengan adanya SDI ini, kita bisa mengelola inflasi. Harga-harga bahan pokok bisa lebih baik," ucapnya.Martin berharap pembahasan RUU Satu Data Indonesia dapat segera dituntaskan sehingga manfaat integrasi data nasional dapat segera dirasakan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. (*)