Jakarta - Sejumlah kalangan terus mendesak dan mendukung agar elit partai yang telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terkait kasus perpanjangan kontrak Freeport dibawa ke ranah hukum. "Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM ttg adanya politisi yg meminta saham gratis dari Freeport sbg imbalan perpanjangan Kontrak Karya, ternyata BENAR maka ini hrs dibongkar tuntas dan dibawa ke ranah hukum, agar ada efek JERA," demikian ditegaskan anggota Komisi VII Kurtubi melalui pesan singkatnya, Sabtu, (14/11). Menurut Kurtubi, jika hal semacam ini dibiarkan maka ke depan hal serupa akan terus terjadi. Sebab saat ini banyak sekali blok-blok tambang dan migas yang akan selesai kontrak. Baginya praktik semacam ini adalah ancaman sebab akan terjadi penghisapan terhadap aset negara. Oleh karena itu, "Komisi 7, khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya Pemerintah utk membersihkan pemburu rente di sektor Pertambangan nasional," tegas Kurtubi. Seperti sudah banyak diberitakan, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada elit partai politik yang telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Sang elit tadi menjanjikan kepada pihak Freeport perpanjangan kontrak asal ada konsesi yang didapatkan dari jasanya. Praktik semacam ini, menurut Sudirman, telah menjadi modus yang telah lama berjalan dalam tata kelola ESDM selama ini.