Jakarta - Kelangkaan pupuk bersubsidi acap kali terjadi lantaran tak terawasi secara ketat. Kadang kala, ada suatu daerah kekurangan pupuk tetapi di daerah yang lain justru surplus, alias kelebihan. "Bukan rahasia lagi kalau pupuk bersubsidi kerap diperjualbelikan ke perusahaan perkebunan besar. Bahkan kadang kala penyaluran tak tepat sasaran. Ada daerah A kekurangan pupuk tapi di daerah lain justru berlebih," demikian ucap Anggota Komisi IV M Fadholi , Selasa (4/4/2017), sebagaimana dilansir dari jitunews.com Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyampaikan, inti dari penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada ketepatan alokasi sasaran dan volume. Seperti diketahui, petani yang berhak membeli pupuk bersubsidi adalah mereka yang memiliki luas lahan kurang dari dua hektare. Akan tetapi, masalah yang kerap muncul adalah pejabat pedesaan, seperti Kepala Desa, tak memiliki data akurat terkait kategorisasi petani yang berhak atas pupuk bersubsidi. "Ada kalanya daerah yang satu kelebihan pupuk yang lain justru berlebih. Hal itu terjadi karena terkadang kepala desa tak mengetahuinya," lanjut Fadholi. Maka Fadholi menyatakan penting untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang mana nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun. Sumber berita: http://www.jitunews.com/read/56197/subsidi-pupuk-capai-rp1-triliun-nasdem-tegaskan-untuk-petani