Jakarta - Dalam kunjungan kerja di masa resesnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Tamanuri melakukan temu wicara dengan para konstituennya. Hal ini dilakukan, terutama untuk menyerap aspirasi masyarakat Lampung Utara, khususnya mereka yang berada Kecamatan Abung Selatan dan Kotabumi. Dalam kunjungan tersebut, legislator asal dapil Lampung II ini banyak mendapat keluhan dari warga masyarakat, utamanya terkait persoalan infrastruktur, sertifikat tanah, dan sulitnya mendapat bantuan modal dari pemerintah bagi pengembangan UMKM. Selain itu, muncul juga persoalan seputar KTP-el (e-KTP). Menurut Camat Abung Selatan Syahrullah, SH, MH yang hadir kesempatan tersebut, persoalan pembuatan KTP-el masih berkisar pada proses pencetakan yang masih dilakukan di kabupaten. Hal ini tentu saja membuat proses pembuatannya menjadi lama dan terlalu panjang rentang kendalinya. “Saat ini di kecamatan masih terbatas pada proses perekaman data, sementara pencetakan masih dilakukan Capil Lampung Utara,†ungkap Syahrul beberapa waktu yang lalu. Oleh karena, melalui serap aspirasi yang dilakukan Tamanuri, dia mengharap adanya inisiatif dari pemerintah pusat untuk segera membuat program pengadaan alat cetak KTP dan KK di Kecamatan Abung Selatan. Keberadaan alat-alat ini akan berdampak signifikan bagi warga sehingga tidak perlu ke kota kabupaten. Selain itu, Tamanuri banyak mendengar keluhan warga terutama urusan sertifikat tanah dari masyarakat. “Saat ini sulit sekali mengurus sertifikat di Lampung Utara. Selain mahal dan ribet, waktu urusnya pun lama, bisa sampai 7 bulan tak selesai,†papar Samsudin, salah satu peserta pertemuan. Menyikapi semua hal tersebut, mantan Bupati Way Kanan itu berjanji akan segera menindaklanjutinya melalui mekanisme dan alat-alat kelengkapan yang ada di DPR. Bagi Tamanuri, serap aspirasi senantiasa dia lakukan untuk mengetahui berbagai persoalan, kendala serta keinginan masyarakat. “Selain sudah menjadi kewajiban, hadir di tengah masyarakat kita selalu mendapat update persoalan dan masalah di tengah-tengah rakyat. Hal ini penting karena akan jadi masukan dan informasi di rapat-rapat komisi dan penyusunan program. Dengan demikian, nantinya pemerintah dalam menyusun program untuk rakyat, khususnya yang ada di Lampung Utara, akan sesuai dengan harapan masyarakat banyak,†ungkapnya.