JAKARTA (13 Mei): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berbagai persoalan klasik yang terus berulang tidak kembali membebani jemaah Indonesia tahun ini.Lisda menyoroti sejumlah persoalan krusial mulai dari keterlambatan katering, kualitas layanan konsumsi, transportasi, hingga akomodasi jemaah di Arab Saudi.Menurutnya, seluruh pihak terkait harus memastikan pelayanan haji berjalan maksimal karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan jutaan umat Islam Indonesia.“Dari masalah catering, tahun lalu sempat ada keterlambatan sampai berapa jam. Tentu kita berharap tahun ini tidak terjadi hal seperti itu. Mulai dari makanan gizinya terpenuhi, kemudian jangan sampai basi misalnya. Dan juga jangan sampai terlambat diterima para jemaah,” ujar Lisda, Selasa (12/5/2026).Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI sejak awal telah mengingatkan pemerintah dan penyedia layanan untuk memperketat pengawasan serta kontrak kerja sama agar standar pelayanan benar-benar dipenuhi.“Ya, memang kita sudah mengingatkan sekali ya, dari awal-awal, mulai dari tentunya kontrak yang ketat dengan penyedia layanan mulai dari transportasinya, penyedia katering, hotel, seperti hotel itu ada jarak yang sudah ditetapkan, yaitu 4,5 kilometer,” katanya.Selain konsumsi dan penginapan, Lisda juga memberi perhatian serius terhadap persoalan transportasi jemaah, khususnya saat puncak ibadah di Armuzna.Legislator Partai NasDem dapil Sumatra Barat I itu menilai persoalan kemacetan dan buruknya pengaturan mobilitas masih menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi oleh otoritas terkait di Arab Saudi.“Begitu juga dengan transportasi, memang kalau transportasi saya melihat bahwa misalnya saat di Armuzna, pada malam yang terakhir itu kan kita bisa stuck di bus, misalnya kita sudah di bus tapi bisa jadi 5 jam di bus. Itu masalah yang mestinya harus diperbaiki dari sistem transportasi dari sisi Arab Saudi,” ungkapnya.Menurut Lisda, kondisi tersebut sangat memberatkan jemaah, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Tidak sedikit jemaah yang akhirnya memilih berjalan kaki dalam jarak jauh demi menghindari kemacetan.“Karena orang lebih cepat jalan daripada bus, akhirnya banyak masyarakat yang mengambil inisiatif yaudah saya jalan saja, tapi masalahnya lansia, disabilitas, orang yang tidak terlalu fit, ini akan menjadi masalah. Karena dia akan jalan mungkin sampai 15 kilometer,” tegas Lisda.Komisi VIII DPR RI, lanjut Lisda, akan terus mengawal evaluasi penyelenggaraan haji agar pelayanan terhadap jemaah Indonesia semakin manusiawi, aman, dan layak. (Yudis/*)