JAKARTA (11 Januari): Salah satu materi yang akan dibahas dalam revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah menaikkan anggaran otsus dari semula 2% dari plafon dana alokasi umum (DAU) menjadi 2,25%. "Saya melihat bukan hanya masalah anggaran. Hal yang paling menarik adalah bagaimana melihat Papua bagian yang tak terpisahkan, baik dari rakyat Papua maupun rakyat Indonesia," tegas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya di Jakarta, Senin (11/1). DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pemerintah maupun parlemen telah memberikan sinyal dana otsus Papua akan dilanjutkan. Walau DPR sudah menerima Surat Presiden (SurPres) mengenai pembahasan RUU Otsus Papua, tapi belum didistribusikan (draf RUU itu). "Belum ditentukan apakah akan dibahas di pansus (panitia khusus) atau di Komisi II DPR," kata Willy. Fraksi NasDem, kata Willy, melihat pendekatan kebudayaan atau soft power approach itu menjadi sangat penting di Papua. Bagaimana Papua bisa menjadi episentrum pembangunan SDM (sumber daya manusia). Namun, tidak hanya berhenti di sana. "Kita harus melihat proses pembangunan SDM itu dalam beberapa hal. Misalnya, bagaimana kemudian mengembangkan sekian banyak perguruan tinggi dan laboratorium di Papua," tambah Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur XI (Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Sampang) itu. Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, olahraga dan musik juga luar biasa di Papua. Masyarakat Bumi Cendrawasih tersebut tidak kalah dalam hal-hal seperti itu. "Harusnya memang kebudayaan itu yang dipromosikan secara terus-menerus. Jadi, melihat Papua harus dalam perspektif seperti itu," tegasnya.(MI/*)