JAKARTA (25 Juni): Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperjuangkan program-program unggulan desa agar dapat diangkat menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I itu menilai langkah itu krusial agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa mendapatkan perhatian anggaran yang optimal dari pemerintah pusat.“Program-program yang kemarin sudah disampaikan komisi, yang kemarin juga kita sudah disuruh untuk bisa menyosialisasikan ke desa-desa, harus diperjuangkan. Tidak bisa ditinggal begitu saja. Sebagaimana kemarin sudah mengatakan akan ada program Pasar Desa, kemudian Desa Wisata, dan lain-lain. Ini tolong program-program yang memang dianggap baik itu, masukkan sebagai program strategis nasional,” ungkap Fadholi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).Fadholi meyakini bahwa jika program idola dari kementerian tersebut dikoordinasikan dengan Bappenas dan disetujui menjadi PSN, maka kendala keterbatasan pagu anggaran yang dihadapi kementerian dapat teratasi.“Tolong yakinkan kepada Bapak Presiden bahwa anggaran-anggaran itulah yang dari Kementerian Desa, kemudian ini bisa dimasukkan pada Program Strategis Nasional atau PSN. Ini penting. Kalau itu sudah menjadi PSN, ini pasti akan dianggarkan,” tukasnya. Selain mendorong program strategis, Fadholi juga memberikan catatan tajam mengenai efisiensi struktur di internal kementerian. Fadholi menyoroti adanya sejumlah lembaga di bawah kementerian, seperti di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang tercatat memiliki anggaran nol rupiah.“Jangan sampai ada lembaganya tetapi nol biayanya. Kalau itu nol, kalau memang tidak ada anggarannya, kenapa lembaganya itu tidak dihilangkan saja? Sehingga di situ tidak ada beban. Jangan sampai kemudian di situ ada lembaganya tetapi nol, terus dia harus kerja apa?” tegas Fadholi.Lebih jauh, ia juga mengkritik proporsi pagu anggaran yang justru didominasi oleh pos belanja pegawai dan pembayaran honorer, termasuk di lingkungan Inspektorat. Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang minim untuk program riil berisiko membuat kementerian hanya berjalan apa adanya.“Anggaran dari Inspektorat ini banyak digunakan untuk gaji-gaji pegawai. Jaminannya apa bahwa Inspektorat itu nanti akan bisa bekerja dengan baik? Cuma kalau nadanya tadi, itu sepertinya akan mengatakan bahwa akan jalan apa adanya dan seadanya. Nah, ini catatan yang mesti harus dipenuhi. Saya pikir ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, tapi ini harus betul-betul dipikirkan untuk bisa ke depannya,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)