Jakarta – Rapat Paripurna DPR dengan agenda mendengarkan keterangan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengenai asumsi dasar APBN 2017, berlangsung hari ini, Jumat (20/5). Dalam paparannya, Bambang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar di angka 5,3% sampai 5,9% dengan tetap menjaga tingkat inflasi di angka 3% - 5%. Begitu pun dengan pendapatan Negara, Bambang menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kinerja perpajakan dan optimalisasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Di sektor pajak, pemerintah akan tetap berusaha menaikkan rasio pertumbuhan pajak perahun. Kendati targetnya tinggi, Bambang menegaskan tidak akan menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha. Tantangan lainnya yang harus dihapati pemerintah adalah anjloknya harga Migas di pasar global. Hal ini akan berdampak pada proses eksploitasi dan eksplorasi Migas. Menanggapi itu, anggota Komisi XI Donny Priambodo berpendapat bahwa paparan menteri Keuangan tersebut masih bersifat normatif. Menurutnya, terlalu dini untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia secara  makro di pertengahan triwulan kedua ini. Sebab kondisi ekonomi global saat ini dihadappada kondisi yang stagnan dan cenderung terjadi perlambatan ekonomi. “Masih dini, dan hal apapun bisa terjadi kalau Amerika dan China mengeluarkan kebijakan yang bisa jadi menguntungkan atau memukul perekonomian (kita)," ungkapnya usai mengikuti Rapur. Menurutnya, masa depan ekonomi dalam negeri, secara umum masih tergantung pada dua kutub ekonomi besar itu. Saat ini Amerika masih menahan kebijakan ekonomi yang berisiko tinggi. Hal ini karena pemerintahan Barack Obama akan berakhir seiring dengan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.  Oleh karenanya, kondisi ekonomi global baru bisa terlihat di pemerintahan baru. Adapun posisi Tiongkok, menurut Politisi NasDem ini, juga Donny tidak bisa dikesampingkan. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini mampu menyebar pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Di tengah perlambatan ekonomi ini, dia mewanti-wanti, jangan sampai Tiongkok mengulang kebijakannya memangkas mata uang Renmimbi. Sebab hal ini akan berakibat buruk terhadap perekonomian Indonesia. Donny berpandangan, pemerintah harus lebih khawatir terhadap proyeksi melesetnya pendapatan Negara tahun 2016. Secara agregasi, diperkirakan pendapatan Negara meleset Rp 290 triliun dari target penerimanan sektor pajak dan non pajak sebesar Rp 1.822,5 triliun. “Yang berkontribusi pada rendahnya pendapatan Negara adalah anjloknya harga minyak dari 50 USD per barel menjadi sekitar 30 USD per barel. Jadi Negara tidak punya untung disitu. Target pajak juga kan meleset,†paparnya. Kendati pemaparan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dinilainya normatif, namun Donny yakin pemerintah akan mampu mengupayakan yang terbaik bagi perekonomian dalam negeri.