JAKARTA (13 Juli): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Indonesia Business and Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) dengan agenda pembahasan Penguatan Implementasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Business and Human Rights/BHAM) di Indonesia.Rapat tersebut membahas berbagai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi nanusia (HAM) di sektor usaha, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, konflik agraria, dampak lingkungan, perlindungan masyarakat adat, hingga mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis.Dalam kesempatan tersebut, Shadiq menegaskan bahwa pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak masyarakat, pekerja, dan lingkungan memperoleh perlindungan."Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memastikan setiap aktivitas usahanya menghormati hak-hak pekerja, masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan," tegas Shadiq di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).IBHR-LWG memaparkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi prinsip business and human rights. Berbagai studi menunjukkan praktik penghormatan HAM oleh perusahaan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu memastikan pencegahan, akuntabilitas, serta pemulihan bagi korban apabila terjadi pelanggaran.Shadiq menilai kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPR RI. Menurutnya, penguatan regulasi harus diiringi dengan pengawasan yang efektif sehingga prinsip-prinsip HAM benar-benar menjadi bagian dari tata kelola perusahaan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.Ia juga mendukung gagasan pembentukan Kaukus Parlemen untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, sebagai wadah kerja lintas komisi dan lintas fraksi DPR RI untuk memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap praktik bisnis, serta memastikan adanya akses pemulihan yang adil bagi masyarakat yang terdampak."Komisi XIII DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum dan perlindungan HAM justru akan memperkuat iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan," ujar legislator Partai NasDem dari Dapil Sumbar I tersebut.Sebagai anggota Komisi XIII DPR Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan kebijakan BHAM melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. "Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang berorientasi pada keadilan, penghormatan terhadap HAM, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkas Shadiq. (Tim Media Shadiq/*)