Jakarta – Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra mengkhawatirkan posisi Indonesia dalam peta industri pariwisata ASEAN dan dunia. Pasalnya, infrastruktur pendukung dalam rangka pengembangan dan penetrasi industri pariwisata belum nampak sampai saat ini. Menurutnya, kesiapan infrastruktur dan suprastruktur penunjang bagi suksesnya industri dalam negeri dalam pergulatan tahun pertama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dianggap sangat penting. Bukan hanya berhubungan dengan kepentingan ekonomi nasional saja akan tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, baik untuk kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan tersebut diperlukan guna menjadikan Indonesia sebagai Negara terkuat di komunitas ASEAN yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara ini. Hal tersebut disampaikan politisi Partai NasDem itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Ketua Kerukunan UKM Indonesia (KUKMI) dan perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Komplek Senayan, Senin (25/1). Supiadin mencontohkan, di daerah pemilihannya di Kabupaten Tasikmalaya, belum nampak pembangunan infrastruktur pendukung untuk industri pariwisatanya. Padahal potensi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya sangat bagus baik itu wisata religi maupun wisata alam. Perlu kerja sama yang intensif dari pengusaha dan pemerintah untuk mewujudkan industri pariwisata kedaerahan supaya daya saing pariwisata Indonesia tidak kalah dengan Negara tetangga. “Kalau tidak ada itikad yang baik pengusaha dan pemerintah terutama dalam infrastruktur wisata maka jangan sampai kita malah jadi penonton bukan pemain di dalamnya,†papar mantan Asops Panglima TNI ini. Senada dengan pernyataan Supiadin, mantan Guru Besar Universitas Indonesia yang juga anggota Komisi I Bachtiar Aly, berpendapat bahwa industri periwisata tidak boleh terseok-seok ditengah arus global. Langkah antisipatif harus dirancang supaya tidak menimbulkan persoalan ketimpangan antara pengusaha local dan asing. Dalam kasus pengembangan pariwisata, Bachtiar menyampaikan bahwa Indonesia harus belajar dari pola pengembangan pariwisata di Hawaii. Menurutnya, ada yang salah dengan pertumbuhan industri pariwisata di Hawaii di mana jumlah kunjungan yang besar ke pulau eksotis itu tidak berimbas pada pengusaha lokalnya. “Di Hawaii, saat wisatawan Jepang berlibur kesana, mereka bertransaksi dan menginap di hotel yang berasal dari Jepang juga. Ini tidak baik dan bisa jadi terjadi di Indonesia juga. Mereka menikmati keindahannya saja akan tetapi dalam bertransaksinya menggunakan fasilitas dari Negara mereka juga,†tuturnya‎. Politisi asal Aceh ini mengingatkan pemerintah bahwa Negara lainnya sangat siap untuk menghadapi MEA. Para pengusaha dan tenaga kerja asing sudah mengambil ancang-ancang memasuki pasar Indonesia yang memiliki potensi sangat baik. “Saking siapnya, mereka juga melakukan kursus bahasa Indonesia kepada tenaga kerjanya, salah satunya dari Vietnam,†ungkapnya mengakhiri.