Jakarta – Perlambatan ekonomi masih membayangi Indonesia dalam kuartal pertama tahun 2016. Banyak dari perusahaan-perusahaan menyiasati perlambatan ekonomi ini dengan melakukan efisiensi dan perampingan tenaga kerja bahkan menutup pabriknya. Beberapa perusahaan yang akan melakukan PHK diantaranya Chevron Indonesia yang akan merumahkan 3.700 karyawannya, Commonwealth merumahkan 35% karyawannya, dan MSD 150 orang. Sedangkan perusahaan yang memutuskan untuk menutup usahanya adalah Ford Indonesia dan Sandoz Indonesia karena persaingan usaha. Konsekuensinya adalah pengangguran terbuka akan lebih terbuka dan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Menganggapi hal tersebut, anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo melihat beban Negara tahun 2016 lebih berat dari tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia, menurutnya, sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian Tiongkok yang tengah memperbaiki perekonomiannya. "Eksport-import Indonesia ini lebih dari 50% dengan Tiongkok. Ketika Tiongkok ekonominya melemah, imbasnya ke ekonomi nasional. Bahkan Tiongkok memangkas exchange rate dan suku bunganya untuk menggenjot eksportnya,†papar Donny saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I, Rabu (27/01). Donny berpendapat bahwa sektor swasta paling babak belur dengan pelemahan ekonomi ini. Pasar-pasar di negara tujuan ekspor cenderung menjaga uangnya akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Akhirnya, beban perusahaan semakin besar karena barang produksi dan produk perbankan tidak laku dijual. Selain itu, hutang sektor swasta terhadap bank sudah melampaui batas. Industri perbankan menanggung kredit macet dari perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur tutup atau bangkrut. “Semuanya berkaitan, kredit macet bisa berdampak pada kolapsnya industri perbankan. Harus hati-hati ini karena bisa merusak ekonomi Negara,†tuturnya. Solusi jangka pendek, menurut Donny, adalah mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuannya untuk menggerakan sektor ekonomi yang bersinggungan dengan proyek-proyek pemerintah dan memberikan manfaat ekonomi lainnya. Dengan begitu angka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dengan syarat arus penerimaan Negara bisa memenuhi target. “Pemerintah harus mengantisipasi apabila penerimaan pajak tidak memenuhi target, harus dicari solusinya,†tukasnya. Lebih lanjut Donny mengurai beberapa kemungkinan apabila target penerimaan pajak tidak memenuhi target. Setidaknya terdapat dua cara. Pertama, berhutang, dan yang kedua, memangkas pengeluaran Negara. “Tentu dua pilihan tersebut membawa konsekuensinya masing-masing. Kalau kita berhutang berarti harus dibahas lagi dengan DPR. Dan jika harus memangkas pengeluaran berarti pertumbuhan ekonomi bisa turun dan berdampak pada ekonomi masyarakat,†ungkapnya. Namun demikian, Indonesia harus mulai bergerak pada arah kebijakan ekonomi berkelanjutan untuk menggenjot sektor swasta. Paradigma pembangunan ini bertujuan meminimalisir ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap APBN yang terus mengalami devisit anggaran. “Salah satu caranya adalah dengan menarik investasi dalam skala besar dan tentu yang padat karya. Roda ekonomi akan sangat luar biasa bergerak dengan itu,†tutupnya.