JAKARTA (26 November): Kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi dan sektor swasta diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan saat ini dan masa datang. "Seringkali pemerintah dan masyarakat tidak berada dalam saluran dan frekuensi yang sama dalam berkomunikasi. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dimaknai berbeda oleh masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat ketika menjadi narasumber secara daring pada workshop kepemimpinan di Lemhanas bertema Tantangan Kompleks Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (26/11). Karena itu, tegas Lestari, perlu strategi komunikasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat, didasari data akurat dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang ada. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, seringkali dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, para pemangku kepentingan hanya berdasarkan pengalaman masa lalunya. Padahal, jelas anggota DPR RI dari Fraksi NasDem itu, masalah yang sama belum tentu memiliki latar belakang penyebab yang sama di satu daerah. Karena itu, tambah Legislator Partai NasDem tersebut, perlu pola kajian secara khusus untuk memahami penyebab masalah di satu daerah, agar tidak menghasilkan kesimpulan yang salah. Selain itu, tambah wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) tersebut, adanya gap pengetahuan antara masyarakat dan pemerintah, juga bisa menjadi kendala dalam menjalankan sejumlah program dalam pembangunan. "Sudut pandang yang berbeda seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula," ujar Rerie. Kemampuan melihat perbedaan sudut pandang, jelas Legislator NasDem tersebut, membantu untuk menemukan bentuk penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode manajemen perubahan Teori U karya Otto Scharmer, yang intinya adalah upaya untuk Observe, Retreat – Reflect serta Act dalam mengkaji masalah, menurut Rerie, merupakan tools yang sangat powerfull untuk diimplementasikan dalam sejumlah proses pembangunan. Penerapan metode manajemen Teori U, tambahnya, memerlukan keinginan, hati dan pikiran terbuka setiap anak bangsa dalam menjalankannya. Tantangannya sekarang, tegas Rerie, adalah bagaimana teori tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menyelesaikan masalah mendasar di Tanah Air, seperti isu korupsi dan kemiskinan.[*]