JAKARTA (29 April): Penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai tetap harus dalam aturan dan koridor hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4). Sahroni sepakat bahwa KKB di Papua harus ditumpas karena mengancam keamanan negara. "Namun jangan membabi buta. Tetap dengan etika, dan jangan melanggar HAM sehingga bisa mencoreng nama Indonesia," katanya. Legislator NasDem itu mengatakan, TNI dan Polri dalam menumpas KKB harus menggunakan cara dengan taktis, terencana, dan tetap dalam koridor yang berlaku. Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyebutkan, berbagai aksi yang dilakukan KKB memang sudah sangat keterlaluan dan mengancam keamanan negara sehingga harus ditumpas keberadaannya. "Karena itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, KKB harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya," tegasnya. Sahroni juga meminta para personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilakukan KKB. "Sebaliknya, TNI dan Polri harus tetap fokus dalam menjalankan tugas menumpas kelompok itu," imbuhnya. Sahroni menilai pembunuhan perwira tinggi TNI dan anggota Brimob Polri merupakan provokasi perang sehingga aparat keamanan harus pintar dalam menumpas KKB. "Jangan sampai kita terprovokasi melakukan serangan membabi buta yang justru kelompok ini harapkan untuk mendiskreditkan kita di mata dunia," kata dia. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya yang bertugas di Papua untuk terus berjuang menghadapi KKB. Ia mengatakan, negara tidak boleh kalah dalam menumpas keberadaan KKB. Oleh karena itu, dia meminta agar Polri terus mengejar KKB tersebut.(HH/*)