JAKARTA (12 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, meminta KPU berkoordinasi dengan sejumlah KPUD di Papua terkait belum dilaksanakannya pilkada karena belum tersedianya logistik. Permintaan tersebut disampaikan Saan, Kamis (10/12). Menurut Legislator NasDem asal Jawa Barat itu, KPU mesti menjelaskan kepada publik terkait kendala yang dihadapi, terutama soal logistik. "KPU sampaikan juga ke publik di Papua bahwa penundaan itu semata-mata karena soal keterlambatan distribusi logistik. Itu (perlu) disampaikan," tegas Saan. Sedangkan soal pengamanan pilkada, Saan meminta pengawasan ekstra dari aparat keamanan. Apalagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih berkeliaran di Papua. "Sisi pengamanan untuk pilkada di daerah-daerah yang ada potensi konfliknya terutama banyak separatisnya itu memang harus mendapatkan pengamanan yang ekstra. Itu kan terkait dengan keselamatan pemilih dan penyelenggara," lanjut wakil rakyat dari dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi) itu. Sebelumnya, KPU menyebut ada sembilan distrik di Papua yang belum melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu karena terkendala logistik. KPU Papua akan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat untuk tahap pemungutan suara susulan.(*)