JAKARTA (4 Januari): Bantuan sosial tunai (BST) akan lebih berdampak positif bagi daya tahan ekonomi masyarakat di setiap daerah. Selain karena proses audit jadi lebih sederhana, efek ekonomi juga menjadi lebih baik karena masyarakat penerima akan berbelanja di toko-toko di lingkungan mereka sehingga ada perputaran ekonomi. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mengapresiasi langkah pemerintah mengganti bansos sembako menjadi BST. Meski demikian, tambah Lisda, peluang kebocoran tetap ada. Kebocoran bisa terjadi ketika ada perbedaan antara besaran bantuan yang diterima penerima manfaat dengan besaran nilai bantuan yang dianggarkan. "Jadi, selain BST ini sudah unggul dari sisi sederhananya audit, validasi data penerima harus akurat untuk menghindari penerima bodong," kata Lisda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/1). Wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I itu menambahkan, sebagai pengawas kebijakan pemerintah, dia menilai jaring pengaman sosial 2021 terbilang cukup efektif untuk membantu masyarakat yang ekonominya terpuruk dan menurunnya daya beli mereka, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah. Ia tidak menampik jika jumlah anggaran per program jaring pengaman sosial dinilai sebagian pihak belum cukup mengcover kebutuhan masyarakat terdampak pandemi. "Tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan negara, dan tentu kita masih berharap adanya peningkatan pemerataan di seluruh Indonesia," ujar Legislator NasDem tersebut. Inklusivitas kebijakan jaring pengaman sosial, kata Lisda, tentu menjadi perhatiannya sebagai wakil rakyat dan pengawas kinerja pemerintah. Persoalan mendasarnya, ada pada data. "Oleh karenanya kita berharap, ke depan SDM di tingkat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping desa juga perlu dibenahi, agar betul-betul memvalidasi data sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat," kata Lisda. Saat ini, sambung Srikandi NasDem itu, dengan total jumlah penerima jaring pengaman sosial 2021 mendekati angka 85 juta penerima berdasarkan kurasi data salah satu media massa, peluang tumpang tindih penerimaan per program jaring pengaman sosial memang masih terbuka. "Namun jika validasi dilakukan semenjak dini, tentu kemungkinan itu lebih tipis," jelas Lisda. Ia menegaskan, bagaimanapun membangun optimisme kolektif dari 268.583.016 juta rakyat Indonesia (data semester I tahun 2020) agar Republik ini bisa bangkit dari pandemi adalah hal penting. "Tentunya seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan program pemerintah lainnya, sesuai dengan kebutuhan individu. Namun sebagai prioritas kita harapkan kepada masyarakat yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," tutup anggota Fraksi NasDem DPR RI itu. Presiden Jokowi dalam rapat penyaluran bansos 2021 bersama jajaran menteri di Istana Negara pada Selasa (29/12/2020) menyebut ada enam program jaring pengaman sosial 2021 dengan total anggaran lebih kurang Rp110 triliun. Ke enam program tersebut yakni: 1. Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sosial (bansos) pangan, senilai Rp45,1 triliun untuk 18,8 juta penerima dengan nilai bansos masing-masing penerima sebesar Rp200.000. 2. Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama empat triwulan atau setahun. 3. Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp12 triliun untuk 10 juta penerima dengan nilai bansos masing-masing penerima sebesar Rp300 ribu selama empat bulan. 4. Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun. 5. BLT Desa Rp14,4 triliun. 6. Diskon Listrik sebesar Rp3,78 triliun selama enam bulan.(Bee/*)