Negara Harus Hadir Perjuangkan Kesetaraan Gender

JAKARTA (23 April): Kesetaraan gender yang diperjuangkan sejak era Kartini hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi perempuan dunia, termasuk di Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

"Pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) no 5 masih memuat isu kesetaraan gender untuk segera direalisasikan dan Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga mengamanatkan untuk mewujudkan itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci dalam webinar peringatan Hari Kartini yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertema Buah Pikiran RA Kartini Mewujudkan Perempuan Indonesia Bermartabat Menuju Indonesia Maju, Jumat (23/4).

Hadir pada webinar itu antara lain Ketua Umum Kowani, Giwo Rubiyanto Wiyogo, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid dan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PIKAT, Jeanette Rondonuwu, sebagai narasumber.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, dengan adanya perangkat aturan yang menegaskan hal itu, para pemangku kepentingan seharusnya berkewajiban mewujudkan sejumlah tujuan pembangunan tersebut, agar tercipta kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Secara jelas, ujar Rerie, tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering disebut SDGs (Sustainable Development Goals) nomor 5 mencanangkan untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Selain itu, ujar Legislator NasDem tersebut, juga menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi.

Semangat mewujudkan kesetaraan gender, tambah Rerie, sudah tercermin dari surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda pada 1901, seperti dikutip pada Buku Emansipasi: Surat-Surat Kepada Bangsanya,.. ”Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia."

Namun, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, hingga saat ini pandangan bahwa  perempuan tidak setara dengan pria masih saja tumbuh di masyarakat.

Perempuan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, masih saja dianggap sebagai objek. Pada saat pandemi Covid-19, perempuan dan anak malah menjadi korban kekerasan, baik fisik hingga verbal.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Kondisi tersebut, menurut Rerie, membutuhkan kehadiran negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi korban kekerasan, lewat perangkat hukum yang benar-benar bisa memberikan rasa aman terhadap seluruh warga negara, termasuk perempuan dan anak.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Kowani, Giwo Rubiyanto Wiyogo menyayangkan masih relatif sedikitnya perempuan yang diakui sebagai pahlawan nasional. Hingga saat ini, ujar Giwo, baru 15 perempuan yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, Giwo dan jajaran Kowani se Indonesia, bertekad untuk mengawal proses pengajuan Ratu Kalinyamat dari Jepara yang saat ini sedang diinisiasi oleh Yayasan Dharma Bakti Lestari, untuk menjadi pahlawan nasional.(*)