JAKARTA (17 Desember): Guna menunjang sarana dan prasarana di empat lingkungan badan peradilan Sumatera Selatan (Sumsel), Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni memastikan pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Sumsel. Sahroni mengemukakan itu seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua PT Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang di Pengadilan Tinggi Palembang, Sumsel, Senin (14/12). “Untuk pengadilan dinamikanya banyak sekali. Seperti tadi (pada saat pertemuan), kita (Komisi III DPR) mendengar bahwa ada keluhan mengenai anggaran yang minim, terlebih untuk sarana dan prasarana yang katanya anggaran yang diberikan Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. Pengadilan Tinggi Palembang memiliki tiga program yang telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana. “Tentunya kami (Komisi III DPR) berharap, dengan adanya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung itu dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Palembang," tegas Legislator NasDem itu. Meskipun demikian, Sahroni tetap meyakinkan bahwa ia akan berupaya untuk menyampaikan permasalahan anggaran tersebut kepada MA. "Hal itu dimaksud, agar MA dapat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan anggaran sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang," tukas wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu. Pengadilan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PT Palembang, Kresna Menon mengatakan, pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. “Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, Pengadilan Tinggi Palembang tetap akan selalu meningkatkan kinerja secara optimal dengan melakukan kebijakan dalam pengelolaan anggaran agar dapat lebih akuntabel, efektif dan efisien,†komitmen Kresna.(dpr.go.id/HH/*)