ANKARA (20 Desember): Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel didampingi sejumlah anggota Dewan melakukan kunjungan kerja ke Turki, 15-19 Desember. Selama di Ankara,Turki, delegasi DPR RI itu mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk perusahaan pupuk negara itu. Turut dalam kunjungan itu Charles Meikyansah, anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi Amro anggota Komisi XI DPR RI serta Hasbi Anshory, juga anggota Komisi XI DPR RI. "Indonesia-Turki adalah sahabat dekat. Kunjungan kerja kali ini ke Turki tidak hanya tentang kabar baik, tetapi juga bukti kuatnya kerja sama dua negara," ujar Rachmad Gobel, dalam rilisnya, Minggu (20/12). Dalam kesempatan tersebut, Charles Meikyansah menyebutkan, Turki sebagai salah satu kekuatan ekonomi global dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai US$ 789 miliar serta proyeksi menjadi ekonomi terbesar ke 12 dengan GDP PPP sebesar US$2,9 triliun sangat penting bagi Indonesia. "Di tengah situasi yang sulit dan ancaman middle income trap serta pekerjaaan rumah defisit neraca perdagangan, maka memperluas pasar ke non traditional market seperti Turki adalah kunci mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat," kata Legislator NasDem itu. Untuk itu, kata wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IV (Lumajang, Jember) tersebut, Indonesia perlu memperkuat dan mempercepat diplomasi perdagangan melalui penguatan kerja sama perdagangan Indonesia- Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement. "Potensi besar kerja sama kedua negara setidaknya dapat dilihat dari kinerja perdagangan kedua negara di mana Indonesia mencatatkan surplus perdagangan," imbuhnya. Ekspor Indonesia, tambah Legislator NasDem itu lagi, pada tahun 2019 senilai US$1,18 miliar, sementara impor dari Turki senilai US$611,52 juta sehingga Indonesia mengalami surplus sebesar US$569,85 juta. Selain itu, Charles mengatakan, tujuan kunjungan DPR ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Turki kali ini yaitu menargetkan kesepakatan antara Turki dengan Indonesia. "Target kami adalah kesepakatan cepat antara Turki dengan Indonesia ditandatangani sebelum Presiden Erdogan datang ke Indonesia pada 2021," katanya. (HH/*)